Selasa 31 Januari 2017
Berbagai hal di rekomendasikan oleh tim evaluasi antara lain melakukan review dokumen RP JMD dan Renstra SKPD yang bertujuan Sebagai penyelenggaraan pemerintahan telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggung jawab.
Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Ungkap Kabag Organisasi Setda Muba, Azizah S.Sos
laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) tidak sekadar catat mencatat. Tapi harus berorientasi menerapkan manajemen kinerja ke dalam Sistem AKIP. Selain itu, yang mau ditekankan adalah paradigmanya untuk mengubah sesuatu, dengan menyiapkan goal setting untuk mencapai kondisi yang diinginkan. Lanjutnya
Selanjutnya, Plt. Sekda Apriyadi M.Si menyatakan bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan perwujudan dari kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan program dan kebijakan yang sudah di tetapkan. Tutupnya
Penulis : Fatahillah,S.H
Foto : Fatahillah,S.H
Tidak ada komentar:
Posting Komentar