Radio Gema Randik

Radio Gema Randik
BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Selasa, 28 Februari 2017

Kunjungan Kerja Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Selatan

Selasa, 28 Februari 2017

Sekayu - Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Selatan meminta Dinas Pendidikan (Disdik) Sumatera Selatan (Sumsel) mencari solusi atas persoalan pembayaran gaji guru honor pasca beralih kewenangan SMA/SMK sederajat dari kabupaten/kota ke Provinsi.


sesuai undang-undang nomor 23 tahun 2014, mulai tahun 2017 SMA/SMK sederajat dari kabupaten/kota kewenangannya dialihkan ke provinsi. Bukan hanya bangunan saja, tetapi seluruh sumber daya manusianya juga beralih ke provinsi. Demikian dikatakan, Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Hj. RA Anita Noerinhati SH.,MH, Di Ruang Rapat Serasan Sekate, Selasa (28/02/2017). 

Selanjutnya, Sekretaris Daerah Muba Apriyadi M.Si, menyampaikan bahwa Akibat peralihan kewenangan itu, pemerintah kabupaten/kota tidak lagi menganggarkan gaji guru honor. Menurutnya pemerintah provinsi harus menganggarkan gaji guru honor tersebut. 

Permasalahannya kami tdak bisa membayar insentif mereka sedangkan kepala dinas pendidikan tidak bisa mengambil keputusan jadi yang menyisakan masalah guru yang non pns ini merupakan masalah nasional, kondisi riil tenaga GTT banyak yang dirumahkan karna tidak ada anggaran, Ujarnya. 
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Sumsel, Drs. Syafaruddin mengatakan total tenaga pendidik non pns yg ada 1492 orang berdasarkan GTT dengan SK kepala Sekolah, ada tenaga khusus 295 orang, dana bos dibayar oleh sekolah jumlah 1492, Pasca peralihan kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi tersebut, gaji guru honor belum teranggarkan. 

Pihaknya tengah melakukan pembahasan dengan BPKAD dan BKD Provinsi Sumsel. Mereka membahas apa mungkin meng-cover pembayaran tenaga honorer yang berjumlah tenaga pendidik non pns yg ada 1492 orang berdasarkan GTT dengan SK kepala Sekolah, ada tenaga khusus 295 orang, dana bos dibayar oleh sekolah jumlah 1492 orang tersebut. Termasuk mungkin tidak daerah yang secara finansial baik, untuk menggunakan APBD mereka.

"Kami lagi cari celah untuk bantu itu. Faktanya, APBD kita sekarang ini dalam posisi sulit. Namun, jumlah guru yang tidak mencukupi juga tidak bisa kita abaikan. Langkah awal, kami akan hitung dulu berapa jumlah guru honorer," katanya.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Arsip Blog