SEKAYU - Dalam rangka mempercepat realisasi kegiatan pembangunan, Pemkab Musi Banyuasin (Muba) gelar Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Untuk Triwulan III (Tiga) Tahun Anggaran 2017, bertempat di Auditorium Setda Muba, Senin (16/10/2017).
Bupati Muba, H Dodi Reza Alex Noerdin dalam arahannya mengatakan,
Rakor ini jangan dijadikan semacam simbolis dan agenda tahunan saja, namun bisa dilihat masih ada program-program di luar target dan masih kurang stressing.
"Saya inginkan hal ini menjadi perhatian bagi seluruh kepala OPD, saya inginkan dengan tetap mengikuti regulasi yang ada, laksanakan percepatan fisik dan penyerapan sesuai target, pelaporan keuangan jangan sampai terlambat karena jika dikerjakan di akhir waktu, terburu-buru hasilnya tidak maksimal, "tukasnya.
"Kepada seluruh OPD dan kecamatan agar perketat untuk pengawasan di lapangan, jangan sampai asal-asalan, apalagi proyek infrastruktur banyak di bangun tapi kualitas buruk, diminta keseluruh kontraktor untuk kelengkapan kerja, dari administrasi hingga peralatan di lapangan. Berikan sanksi yang tegas pada rekan kontraktor yang tidak melaksanakan sesuai regulasi, tidak ada pandang bulu, tidak ada pilih kasih, berikan sanksi tegas apabila ada penyimpangan di lapangan tidak sesuai kontrak waktu, ini semua upaya kita untuk mencapai realisasi fisik, pinta mereka untuk cepat, saya inginkan berjalan tepat waktu supaya mendapatkan hasil yang maksimal, "tandasnya.
Dalam sambutan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Sumsel disampaikan oleh Kabid Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (PAPK), Sriwidadi mengatakan pelaksanaan anggaran yang baik tentunya harus diiringan dengan pelaporan keuangan yang kredibel, yaitu pelaporan dengan penyajian data secara akurat dan lengkap pada setiap pelaporan keuangan serta disampaikan tepat waktu, baik pelaporan dari segi anggaran, operasional,neraca dan catatan keuangan.
"Pemkab Muba telah meraih penghargaan WTP dalam laporan keuangan untuk ke enam kalinya, tentu diharapkan kedepan akan seterusnya, perlu diperhatikan ada empat poin yang harus diperhatikan untuk mempertahankan, yaitu Kesesuaian laporan dengan standar akutansi pemerintah, kecukupan informasi dalam laporan, kepatuhan terhadap perundang-undangan dan efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian keuangan, "ujarnya.
Pada kesempatan itu, didampingi Kepala KPPN Sekayu, Kabid PAPK Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Sumsel menyerahan Penghargaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Bupati Muba, atas keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2016 dengan capaian Standar Tertinggi yang ditandatangani Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati.
Rakor tersebut dihadiri Plt Sekretaris Daerah, Para Staf Ahli Bupati, Para Asisten Sekda, Seluruh Kepala Perangkat Daerah, dan Seluruh Camat se Kabupaten Muba.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar